PEMEKARAN KABUPATEN SEBAGAI SOLUSI

Pembentukan Kabupaten Baru sebagai daerah otonom, merupakan sebuah solusi yang paling tepat guna menjawab ketertinggalan pembangunan, walaupun berbagai pihak termasuk sebagian (orang asli Papua) juga menolak pembentukan pemekaran Kabupaten Baru. Tetapi pihak lain seperti pemerintah daerah di wilayah pegunungan (Pegunungan Tengah Papua), merasa perlu pembentukan kabupaten baru karena merasa mempersempit wilayah pelayanan, hal menjadi kekuatan dan merasa penting, akhirnya memperjuangkan aspirasi pembentukan kabupaten baru ternayata berhasil.
Sebab kalau tidak begitu Rakyat di pinggiran kota yang disebut daerah Pedesaan/daerahTerisolir ini tidak akan merasakan pembangunan, tidak melihat daerahnya berubah, tidak pernah melihat Papua baru yang trend saat ini yang di Gempar-gemborkan di bumi tercinta ini, yaitu tanah Papua.
Daerah Pegunungan Tengah Papua membuat pemekaran karena ingin membawa keluar rakyat dari keterisolasian, dan ketertinggalan, namun orang Papua kadang tertawa “ rasa jijik terhadap perjuangan, ada kelompok yang mengatakan anti pemekaran, tetapi sebenarnya pembentukan daerah otonom baru merupakan Solusi membuka isolasi daerah, dan hal ini harus dipahami oleh semua pihak
Terlepas dari semua itu. Rakyat mengakui kehadiran pemerintah yang didalamnya adalah lembaga2 daerah. Ada dampak positif dari aktivitas pembukaan lapangan kerja dan banyak yang sangat menolong.
Daerah ini banyak Rakyat yang belum merasakan pembangunan, banyak orang yang masih menderita di balik-balik gunung, masih ada rakyat yang haus akan pembangunan, dalam situasi ini (Kabupaten hadir) dimana-mana, setelah kehadiran Pemekaran Kabupaten baru di daerah tertentu terlihat mulai ada pelayanan, Wakil Rakyat Bermunculan di Lembaga DPRD, selain itu dengan cara ini mulai terlihat mulai mempersempit jangkauan pelayanan, juga mulai terlihat ada perubahan dalam kehidupan Rakyat, namun disampaing itu orang yang menolak pembentukan kabupaten juga hadir sebagai pencari kerja.
Oleh karena itu dikenal dan terbukti bahwa rakyat juga semakin ada perubahan dengan kehadiran pemerintah, maka dinilai setengah dari kebutuhan Rakyat tang tidak mendapat pelayanan dapat terpenuhi. Sebab kalau melalui satu Kabupaten dengan APBD Yang ada dibawah dari 400- milyar, tidak dapat membiayai membangun apartur pemerintahan, desa dan distrik yang ada didalamnya karena kebutuhan SKPD sangat besar, banyak pembiayaan yan menyedot anggaran sehingga tidak dapat memnuhi kebutuhan rakyat dalam wilayah yang luas.
Kehadiran Lembaga DPRD di Daerah di Daerah yang di bentuk merupakan suatu kewajiban, Dana sebesar 400-milyar dalam satu APBD akan habis dalam pembiayaan seperti pelayanan publik, belanja rutin, kebutuhan terhadap infrastuktur dan supra struktur. Kabupaten yang penduduk besar, luas wilayah lebih luas dari standar yang ada misalnya juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan Publik, apa lagi geografi dan topokgrafi yang berfariasi memang sulit ada kemajuan. Yang didepan mata pemerintah Rakyat Kotawi pasti ikut terlibat dan ikut merakan pembangunan tetapi yang dari pinggiran kota/pedesaan akan menjadi tamu dan penonton setia. ***