YAHUKIMO 1 DARI 199 KABUPATEN TERTINGGAL.

Lima Distrik Dapat Prioritas

Sukoharjo, Kompas - Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya menyiapkan rencana pendek, menengah, dan

panjang bagi perbaikan kondisi di Yahukimo, Papua. Program jangka pendek antara

lain, pemenuhan kebutuhan untuk mengatasi situasi darurat.

"Kami mengirimkan tenaga medis, bahan makanan, dan mengatasi keterisolasian,"

ujar Saifullah Yusuf seusai pembukaan Workshop dan Rapat Kerja Majelis

Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Universitas

Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (17/12) lalu.

Untuk jangka panjang akan dilakukan pembangunan infrastruktur. "Akan dilakukan

pemetaan untuk mengatasi keterisolasian, membuka pasar supaya ada sistem

perdagangan, ada pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Ia menyebutkan, Yahukimo merupakan satu dari 199 kabupaten di Indonesia yang

masuk kategori tertinggal dengan berbagai ukuran, di antaranya tingkat

kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Infrastruktur penyebab langsung dan tidak langsung dari kemiskinan karena

ketiadaan pelayanan jalan, listrik, telepon, air bersih, pasar, dan perbankan,"

katanya.

Dari 199 kabupaten tertinggal itu, sebanyak 20 di antaranya berada di daerah

perbatasan dengan negara lain, baik darat maupun laut, dengan sebaran di

pedalaman, tepi hutan, dan pulau kecil. Dari 199 kabupaten yang termasuk daerah

tertinggal, sebanyak 123 kabupaten di antaranya berada di Indonesia timur, 58

kabupaten di Sumatera, 17 kabupaten di Jawa, dan satu kabupaten berada di Bali.

Lima kabupaten

Saifullah menyatakan, ada beberapa provinsi yang seluruh kabupaten di dalamnya

termasuk kategori tertinggal, yakni Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara

Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi

Tenggara (Sultra), Gorontalo, dan Bengkulu.

Beberapa faktor penyebab kabupaten menjadi daerah tertinggal di antaranya

kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana/prasarana,

termasuk rawan bencana, rawan konflik, dan kebijakan pemerintah pusat yang

kurang tepat.

Menurut Saifullah, pihaknya menyiapkan dana Rp 7 triliun untuk memenuhi

kebutuhan lima kecamatan terparah di daerah tertinggal. "Dari hasil

identifikasi, disiapkan Rp 7 triliun bahkan hampir Rp 8 triliun untuk memenuhi

kebutuhan lima kecamatan terparah," katanya.

Hidup boros

Meskipun sebagian penduduk di Kabupaten Yahukimo saat ini tengah kelaparan, di

daerah lain di Papua sebagian warganya hidup tidak produktif dan boros. Hal

itu, misalnya, terlihat di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, serta beberapa

daerah pinggiran kota itu.

Menurut pengamatan Kompas, minum minuman keras sampai mabuk di kalangan

penduduk asli Papua dari beberapa suku di Timika mudah ditemui di sejumlah tepi

jalan di kota itu. Sebagian di antara mereka mabuk dan tergeletak hingga pagi

di tepi jalan.

Berbeda dengan sejumlah daerah lain di Papua yang kesulitan sumber nafkah dan

sumber makanan, warga Timika khususnya dan Mimika pada umumnya tidak mengalami

masalah itu. Di Timika dan daerah sekitarnya sebagian warga mendapatkan sumber

nafkah dengan mencari bijih emas di Sungai Kapur, tempat terbuangnya limbah

dari penambangan emas Tembagapura.

Di sebagian daerah lain, seperti di Kecamatan Mapuru Jaya, warga umumnya

mendapatkan sumber nafkah dan makanan dari hutan berupa sagu, serta ikan dari

sungai dan laut.

Hal tersebut misalnya dilakukan warga dari suku Asmat dan suku Kamoro yang

tinggal di daerah selatan Timika.

Sebagian warga Timika dan sekitarnya yang terdiri atas penduduk asli Papua dari

berbagai suku dan pendatang dari pulau lain mencari nafkah dengan mendulang

emas di Sungai Kapur. Sungai yang bermuara di Laut Aru itu menjadi tempat

terbuangnya sebagian limbah dari penambangan emas Tembagapura yang dikelola PT

Freeport Indonesia di bagian hulu.

Jumlah serbuk emas

Dari pasir dan lumpur sungai kapur di sejumlah lokasi, ratusan hingga ribuan

warga mendapatkan serbuk emas dalam jumlah lumayan. Seorang penambang

mendapatkan serbuk emas kotor karena masih bercampur bijih besi, tembaga, dan

pasir, rata-rata dua gram hingga tiga gram per orang per hari. Sebagian

penambang kadang malah mendapatkan serbuk emas dalam jumlah puluhan gram per

hari. Satu gram emas kotor dihargai Rp 100.000.

Hasil kerja keras menambang di sungai sebagian dihabiskan untuk membeli minuman

keras atau bentuk hidup tidak produktif lainnya.

Bebasnya penjualan minuman keras di Timika mendorong sebagian penduduknya

terbiasa mengonsumsi minuman keras. Itu membuat prihatin Ketua DPRD Mimika

Maimum Madia. Namun, dia tidak mau berkomentar banyak soal itu.

Menurut Maimun, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Timika memang telah merencanakan

untuk membuat peraturan yang melarang penjualan minuman keras, khususnya di

Timika.